Kepemimpinan Wanita dalam Islam, Sebuah Perspektif Gender

Kenyataan sosial di banyak negara, wanita telah diterima menempati jabatan-jabatan publik. Sebagai contoh misalnya, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Medelaine Albright, dan saat ini, Hillary Clinton. Begitu juga mantan Perdana Menteri Inggris, Margareth Tacher yang meninggal beberapa waktu lalu; mantan Perdana Menteri Pakistan, Benazir Butho; mantan Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani; Menteri Kesehatan Indonesia, Nafsiyah Mboy; Ketua PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri dan masih banyak lagi.

Terbukti bahwa mereka semua adalah wanita-wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin di lingkungan masing-masing. Belum lagi mereka yang menempati posisi pimpinan di dunia bisnis, LSM, organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan, koperasi, industri, pertanian, dan sebagainya. Singkatnya kepemimpinan wanita telah menjadi kenyataan sosial yang tidak terbantahkan.

Perbincangan tentang wanita dalam Islam sering berujung pada kesimpulan bahwa Islam tidak ramah wanita, apalagi menyangkut keberbolehannya menjadi seorang pemimpin. Posisi wanita yang lemah dan inferior tergambar jelas dalam fakta empirik di masyarakat Islam maupun dalam lembaran-lembaran kitab keislaman. Menghadapi kenyataan ini, hukum Islam turut berbicara. Para fuqaha mengemukakan pendapat yang tidak seragam. Sehingga soal kepemimpinan wanita tetap menjadi polemik antara yang mendukung dan menolaknya. Pertanyaan yang timbul kemudian, Bagaimana sebenarnya pandangan hukum Islam terhadap kepemimpinan wanita? Apakah hukum Islam memperbolehkan seorang wanita memegang jabatan sebagai pemimpin? Jika boleh, bagaimana argumentasinya? Jika tidak boleh, apa pertimbangannya?

Islam menyakini agamanya sebagai rahmatan lil ‘alamin, yakni agama yang menebarkan rahmat bagi semesta alam. Salah satu bentuk dari rahmat itu adalah pengakuan Islam terhadap keutuhan indah kemanusiaan bahwa wanita adalah setara dengan laki-laki. Teks suci menggambarkan kemuliaan seorang manusia di hadapan Allah adalah prestasi dan kualitas takwanya, tanpa membedakan jenis kelaminnya (QS.49:13). Al-Qur’an tidak memberikan keutamaan pada jenis kelamin tertentu, semua manusia mempunyai  potensi yang sama untuk menjadi ‘abid (QS.4:124) dan khalifah (QS.16:97).

Mengutip pendapat Siti Musdah Mulia paling tidak ada tiga faktor yang menyebabkan keterpurukan posisi wanita dalam Islam. Pertama, pemahaman tentang awal penciptaan manusia adalah Nabi Adam dan istrinya Hawa. Pemahaman ini mengacu kepada pengertian harfiyah Al-Qur’an (QS.4:1). Pandangan demikian membawa implikasi menimbulkan pandangan marginal, subordinatif, dan stereotip terhadap wanita. Yaitu bahwa Hawa (baca: wanita) selaku wanita pertama, tercipta dari bagian tubuh laki-laki. Sehingga posisinya lebih rendah dari laki-laki.

Kedua, pemahaman tentang kejatuhan Adam dan Hawa dari surga. Pada umumnya para ulama’ mendakwahkan ajaran bahwa Adam jatuh dari surga akibat godaan Hawa, istrinya yang terlebih dahulu terpengaruh oleh bisikan iblis (QS.7:20-22). Implikasi dari pemahaman ini adalah bahwa wanita itu pada hakikatnya makhluk penggoda dan dekat dengan iblis dan kebanyakan penghuni neraka adalah wanita.Stereotip ini membawa kepada sikap missogini terhadap wanita. Karena itu, para ulama’ mengajarkan jangan terlalu dekat dengan wanita dan jangan dengar pendapatnya agar tidak terseret ke neraka. Wanita mudah sekali dipengaruhi dan diperdayakan, dan karena itu tidak boleh keluar rumah tanpa muhrim, tidak boleh jalan sendirian, dan tidak boleh keluar malam.

Ketiga, pemahaman tentang kepemimpinan wanita. Di masyarakat diajarkan bahwa wanita itu tidak layak dijadikan pemimpin karena tubuhnya sangat lembut dan lemah, serta akalnya pendek, dan perasaannya sangat halus sehingga dikhawatirkan tidak mampu mengambil keputusan yang tegas. Apalagi ada hadis yang menyatakan: “Wanita itu lemah akal dan agamanya.” (HR. Bukhari dari Sa’id ibn Abi Maryam), dan juga ada hadis yang mengatakan “Celakalah suatu bangsa yang mempercayakan kepemimpinannya kepada perempuan”. (HR. Bukhari dari Abu Bakrah).

Hampir seluruh fuqaha’ yang melarang keterlibatan wanita menjadi pemimpin mengacu pada hadis dari Abu Bakrah di atas sebagai dalil. Mereka berargumen bahwa wanita adalah makhluk yang kurang akalnya, tidak kuat fisiknya, dan labil mentalnya. Dari aspek dalil, hadis ini sebenarnya kurang cukup syarat untuk dijadikan pelarangan keterlibatan wanita menjadi pemimpin. Hadits di atas merupakan komentar Nabi yang ditujukan kepada bangsa Persia yang mengangkat putri kaisar sebagai ratu. Jangkauan hadits ini tidak melebar terhadap persoalan yang lebih luas.

Menurut M. Quraish Shihab, hadits ini khusus berlaku pada masyarakat Persia ketika itu, bukan untuk semua masyarakat dan dalam semua urusan. Memang ada kaidah ushul fiqh yang melihat semua nash dari keumuman lafalnya dan tidak melihat kekhususan sebab. Dengan alur seperti ini maka hadits ini sesungguhnya tidak melarang secara tegas seorang wanita menjabat sebagai pemimpin. Apabila hakikat nalar wanita itu dianggap lebih rendah daripada pria sebagaimana pendapat fuqaha’ maka alasan ini dimengerti sebab wanita pada masa itu kurang akses informasi.

Berbeda dengan semua realitas yang digambarkan diatas, posisi perempuan dalam gambaran teks-teks suci sangat dimuliakan. Hal itu terbaca, misalnya dalam hadis-hadis yang menjelaskan para wanita Anshar di Madinah di masa Rasul. Mereka justru dicitrakan sebagai perempuan aktif, bebas, dinamis, kritis, bertanggung jawab dan mandiri, namun tetap santun, sopan, dan terpelihara akhlaknya. Mereka aktif dalam berbagai bidang kehidupan, di ranah publik maupun di ranah domestik.

Sejumlah hadis melukiskan para istri Rasul sebagai wanita yang kritis, aktif, dinamis dan peduli terhadap persoalan masyarakatnya, serta terlibat dalam aktivitas publik, baik dalam kondisi damai maupun perang. Rasulullah tidak membuat diskriminasi terhadap mereka dalam menjalankan peran-peran sosialnya. Bahkan, Al-Qur’an menjelaskan dengan terang benderang tipe ideal wanita Islam (muslimah) sebagai pribadi yang memiliki kemandirian dalam berbagai bidang kehidupan, di antaranya:

Pertama, muslimah harus memiliki kemandirian politik, al-istiqlal al-siyasah (QS.60:12), seperti figur ratu Bilqis pemimpin ‘arsyun ‘azhim atau kerajaan super power (QS.27:23). Kemandirian politik dapat juga diwujudkan dalam bentuk gerakan “oposisi” terhadap berbagai kebobrokan dalam masyarakat dan keberanian menyampaikan kebenaran, dan Al-Qur’an secara tegas mengizinkan kaum wanita melakukannya (QS.9:71). Kedua, muslimah harus memiliki kemandirian dalam bidang ekonomi, al-istiqlal al-iqtishadi (QS.16:97), seperti figur wanita pengelola peternakan dalam kisah Nabi Musa di Madyan (QS.28:23).Ketiga, muslimah harus memiliki kemandirian dalam bidang individual, al-istiqlal al-syakhshi, misalnya keberanian menentukan pilihan pribadi yang diyakini kebenarannya sekalipun berhadapan dengan suami bagi wanita yang sudah menikah (QS.66:11) atau menantang pendapat orang banyak (public opinion) (QS.66:12).

Tidaklah mengherankan jika pada masa Nabi SAW, ditemukan sederetan nama wanita yang memiliki kemampuan dan prestasi cemerlang sebagaimana diraih oleh laki-laki. Al-Qur’an memberikan jaminan kepada semua wanita sesuai posisi masing-masing untuk secara bebas berkiprah dalam berbagai sektor kehidupan di masyarakat, termasuk politik, ekonomi, dan berbagai sektor publik lainnya.

Tauhid sebagai inti ajaran Islam mengajarkan bagaimana berketuhanan yang benar dan selanjutnya menuntun manusia bagaimana berkemanusiaan yang benar. Tauhid menghapuskan semua sekat-sekat diskriminasi dan subordinasi. Keyakinan bahwa hanya Allah yang patut dipertuhankan dan tidak ada siapapun dan apapun yang setara dengan Allah, meniscayakan kesamaan dan kesetaraan semua manusia dihadapan Allah, baik sebagai hamba maupun khalifah.

Tauhid mempersaudarakan laki-laki dan wanita ibarat saudara kandung, seperti ditegaskan dalam hadis Nabi: “Laki-laki adalah saudara kandung perempuan”.(HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi). Karena itu mereka tidak boleh menyakiti dan merendahkan. Mereka harus bekerja sama, saling menolong dan bahu-membahu demi mencapai cita-cita bersama. Ini berarti ibarat saudara, laki-laki dan wanita harus bekerja sama dalam seluruh aspek kehidupan agar cita-cita masyarakat dapat tercapai dan dirasakan manfaatnya oleh semua. Dalam semangat persaudaraan ini, laki-laki dan wanita didorong untuk bekerja sama dan bersinergi menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan makmur dalam ridha Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur (QS.34:15).

Dari berbagai polemik di atas maka marak diperbincangkan isu kesetaraan gender oleh para intelektual Muslim maupun Barat. Bukan saja karena isu ini telah menjadi kenyataan historis dan sosiologis bangsa-bangsa muslim dimana hak-hak wanita mengalami bias dan penindasan. Kini dengan kehidupan modern dengan dampaknya, masalah wanita telah mencapai tahapan perbaikan dan kesetaraan. Terkait masalah hak-hak wanita, dewasa ini, diletakkan dalam kerangka-kerangka yang meliputi hak politik formal wanita (antara lain masalah kepemimpinan), hak ekonomi wanita (antara lain nafkah, maskawin,warisan, pendapatan pribadi, dll), hak seksual  wanita (antara lain hubungan seks, perkawinan, kontrasepsi, aborsi, poligami, sunat wanita), dan aurat wanita (antara lain jilbab, suara wanita, mahram, dll).

Jika ditelusuri dari nash-nash Al-Qur’an yang terkait dengan isu gender adalah antara lain adalah An-Nisa’ yang artinya adalah perempuan. Berbagai penafsiran ayat tersebut menurut komentator modern dianggap mengandung bias gender karena meletakkan kaum perempuan pada tempat yang rendah dan penuh diskriminatif. Hal ini mendorong kepada ulama-ulama khalaf mengubah metode penafsiran untuk menemukan kembali makna yang lebih serasi dengan isu-isu kemanusiaan yang modern. Ketika teks-teks itu selama kurun waktu berabad-abad sebagai keyakinan umat Islam, maka hasilnya adalah konstruk fikih yang sangat tidak adil, diskriminatif, dan menempatkan kaum wanita pada peran-peran yang tidak berdaya. Untuk menempatkan wanita secara adil serangkaian rekonstruksi pada tataran metodologi mutlak diperlukan. Konstruksi fikih klasik dan sebagian fikih modern yang masih mengandung dimensi-dimensi misoginis kini tengah direspon dari arah yang sangat kuat.

Kepemimpinan wanita sangatlah menuai kontroversi, namun apabila kita kembali kepada pada masa Rasulullah masih hidup, Siti Aisyah mampu meriwayatkan 2210 hadits dan mengalahkan kalangan sahabat Nabi laki-laki. Mengenai argumen yang menyatakan bahwa perempuan memiliki kemampuan fisik yang lemah memang demikian halnya. Namun, kelemahan itu tidak akan terlalu berpengaruh apabila ditunjang oleh fasilitas yang memadai. Fasilitas transportasi, komunikasi, dan manajemen yang canggih akan dapat menutupi kelemahan wanita di bidang ini. Ini juga sekaligus merupakan faktor yang menutupi kekhawatiran banyak banyak orang tentang ketidakmampuan wanita dalam menata mental spiritualnya. Pada akhirnya melalui konsep keseteraan gender, jika seorang wanita memiliki kemampuan untuk menjabat pimpinan, maka di pos kepemimpinan mana pun diperkenankan oleh hukum Islam.

Oleh: Abdul Ghofur (Ketua Umum UKM JQH Al-Wustha)

Image

Image

 

 

 

Iklan

Tentang UKM JQH Al-Wustha IAIN SURAKARTA

Memberdayakan ummat melalui dzikir dan sholawat!!!
Pos ini dipublikasikan di aswaja, islami, penasahabat, Umum dan tag , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s